Dewi Seks, Mitos Pembuat Pelacuran Anak

ANAK-ANAK di Indonesia, ternyata menjadi makanan empuk “pemangsa-pemangsa” anak. Mereka diperjualbelikan atau malah dijadikan pelacur anak-anak. Mengapa begitu banyak anak – khususnya anak perempuan yang terlilit masalah ini?. Apa benar masalah utamanya adalah karena kemiskinan dan budaya yang salah? Bagaimana dengan sistem hukum dan peran negara yang ternyata tak pernah mampu melindungi mereka?

Perdagangan anak dan perempuan di Indonesia kini mencapai taraf yang berbahaya. Selain karena belum adanya undang-undang yang memberi sanksi tegas bagi para pelaku licinnya, sindikat perdagangan dan korupnya lembaga penegakkan hukum di Indonesia membuat kasus-kasus perdagangan anak dan perempuan seringkali berakhir di catatan kepolisian atau menjadi data statistik semata. Tak heran jika Komisi Hak Asasi Manusia PBB memasukkan Indonesia dalam daftar hitam “negara yang tidak melakukan tindakan apa-apa untuk menghapuskan perdagangan manusia”.

Perdagangan anak dan perempuan bertujuan memenuhi kebutuhan seks kini terjadi tidak saja di kota-kota besar tetapi juga daerah pinggiran. Organisasi Perburuhan Internasional ILO melaporkan bahwa faktor pendorongnya bersifat beragam mulai dari kemiskinan adanya mitos atau kepercayaan tradisional hingga keinginan mengikuti kehidupan urban yang serba konsumtif.

Seorang wartawan senior mencatat betapa anak-anak yang tinggal di daerah-daerah yang masih memuja tradisi Dewi seks kerap dieksploitasi demi kepentingan tersebut.

“Ada tradisi Dewi Seks – yang terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi juga negara Asia lainnya. Di beberapa negara Asia Selatan tradisi Dewi Seks ini berkait dengan tradisi keagamaan. Jadi dilandasi kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak kecil akan membuatnya awet muda kuat dll. Ini jelas realitas eksploitasi seksual. Yang terjadi dalam tradisi Dewi Seks – baik yang melibatkan tradisi keagamaan atau tidak – tidak hanya merupakan subordinasi atas kekuasaan. Kalau feminisme menyatakan bahwa ini terkait dengan power relation – padahal tidak!. Ini merupakan tradisi manipulatif yang terkait dengan kemiskinan dan marjinalisasi atas satu kelompok”.

Jika di negara belum berkembang tradisi dewi seks atau mitos semacam ini menjadi salah satu faktor munculnya perdagangan anak dan perempuan lain lagi masalah di negara berkembang dan maju. Di kedua tipe negara ini – sistem ekonomi neo liberal dengan unsur pasar bebas yang serba kompetitif memaksa orang kreatif menciptakan barang dan jasa yang dapat dikomersilkan. Disinilah kelompok anak dan perempuan yang tersubordinasi tadi lagi-lagi dieksploitasi.

“Juga unsur sistem ekonomi neo-liberal yang tengah kita jalani – seperti pasar bebas dll. Ini memaksa orang kreatif menciptakan barang dan jasa yang dapat dikomersilkan sehingga anak dari kelompok yang paling miskin sekalipun tetap dapat dianggap memiliki sesuatu yang bisa dijual – yaitu kemudaan tubuh mereka. Ada permintaan – ada penawaran. DI dunia dimana komersialisasi ada maka apapun bisa dilakukan. Dan tubuh muda yang segar adalah komoditi yang dapat diperjualbelikan. Ini dari sisi orang yang jual jasa anak kecil”.

Gabungan faktor tadi membuat anak dan perempuan yang selama ini sudah tersubordinasi menjadi semakin mudah dieksploitasi. Terlebih karena perangkat hukum di Indonesia sendiri sangat lemah. Pasal 297 KUHP yang mengatur soal perdagangan anak hanya memberi sanksi maksimal 4 tahun penjara bagi pelaku. Sementara untuk soal persetubuhan dengan anak di bawah umur di luar hubungan perkawinan – pasal 287 KUHP hanya mengatur sanksi maksimal 9 tahun penjara dan jika berada di dalam perkawinan dan menimbulkan luka maka hanya dikenai sanksi 4 tahun penjara.

Sanksi-sanksi hukum di Indonesia ini jauh lebih ringan dibandingkan negara lain. Di negara seliberal Amerika Serikat misalnya kejahatan ini digolongkan sebagai kejahatan besar dengan hukuman minimal 10 tahun penjara. Beberapa waktu lalu Amerika Serikat dan Inggris bahkan melakukan penangkapan besar-besaran atas 1.200 pengunjung situs internet pornografi anak2 dan mengganjar dua pengelolanya – Thomas dan Janice Reedy. Thomas dijatuhi hukuman 1.335 tahun untuk 89 tuntutan sementara Janice dikenai 14 tahun penjara karena dianggap membantu tindak kejahatan. Filipina bahkan memberlakukan hukuman mati bagi para pelaku perkosaan atas anak

 

sumber : rileks.com

 

Provided by
FIGHT CHILD SEXUAL ABUSE AND PEDOPHILIA

Yudhasmara Foundation

Address : JL TAMAN BENDUNGAN ASAHAN 5 JAKARTA PUSAT, JAKARTA INDONESIA 10210

Phone : 62(021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com, 

http://pedophiliasexabuse.wordpress.com/

 

Foundation and Editor in Chief

Dr Widodo Judarwanto

 

Copyright © 2009, Fight Child Sexual Abuse and Pedophilia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Konferensi Pemberantasan Pelacuran Anak

Di Asia Tenggara sekitar 70.000 anak terlibat di pelacuran yang tumbuh subur didukung industri wisata. Berbagai wakil LSM dan pemerintah dari negara-negara Asia dan Eropa menggelar konferensi di Bali membahas masalah yang sangat serius ini. Bisakah pelacuran anak diberantas selama penegakan hukum di banyak negara Asia termasuk Indonesia, lemah? Laporan Bari Muchtar dan Fedia Andina

Tujuan konferensi untuk merumuskan perlakuan hukum terhadap pelaku seks anak-anak di sektor wisata. Konferensi digelar di Bali karena Indonesia dinilai cukup parah dalam hal pelacuran anak-anak. Dua puluh persen dari sekitar 70.000 melibatkan anak-anak Indonesia.

 Oleh karena itu Bali dipakai sebagai tempat konperensi karena Bali juga banyak ditemukan anak-anak di wilayah pariwisata mengalami korban kekerasan seksual, baik itu pedofili maupun kekerasan-kekerasan lain yang menggunakan torism di wilayah-wilayah Bali dan sekitarnya.

Pedofilia harus dihukum 
Terre des Homes, sebuah LSM Belanda, adalah salah satu organisasi yang aktif ikut serta dalam konferensi. Menurut direktur LSM Belanda ini, Frans van Dijk, jumlah 70.000 itu merupakan dugaan. Banyak anak-anak yang tidak melapor ke pihak yang berwajib, katanya.

Frans van Dijk: Misalnya banyak anak-anak tidak mau melapor ke polisi. Dan kalau tidak melapor, maka polisi bilang, tidak ada perkara. Sering terjadi, pelaku pedofilia menyogok anak-anak agar bungkam. Dan ada juga yang tidak mau menjadi sorotan media, kalau jajdi perkara pengadilan.

Diharapkan diambil sejmlah langkah kongkret, antara lain adalah menutup jaringan pedofilia internasional. Untuk itu perlu kerjasama, bukan hanya antar NGO saja tapi juga antara NGO dan pemerintah. Demikian Sirait.

Sirait : Penegakan hukum adalah langkah awal. Lalu kemudian kerjasama antar NGO dan pemerintah supaya itu perang bersama-sama untuk menyelamatkan anak-anak dari kejahatan seks komersial di wilayah pariwisata. Langkah berikutnya adalah membuat satu informasi yang jelas bagi masyarakat, khususnya di Bali atau di daerah-daerah wisata lain termasuk di daerah-daerah kantong-kantong kemiskinan yang sangat rentan merekrut anak-anak menjadi pekerja seks untuk wilayah-wilayah parisiwsata

Yang penting pula, tambah Sirait, adalah menjalin kerjasama dengan jaringan interpol, misalnya dengan polisi Prancis, yang juga hadir dalam konferensi ini.

Frans van Dijk juga mengimbau penegakan hukum di Eropa. Misalnya turis Belanda yang melakukan pedofilia akan ditindak dan dihukum kalau pulang ke Belanda. Banyak orang mengatakan seorang pedofilia Eropa, dapat dijatuhi hukuman 15 tahun penjara di Asia, tapi kalau pulang ke negara asal, orang tersebut akan dibebaskan dari hukuman.

Frans van Dijk: Orang di Asia mengatakan, pedofilia di Eropa tidak mendapat hukuman yang setimpal. Di Asia mereka bisa dijatuhi hukuman 10-15 tahun penjara. Sementara di Eropa hukuman jauh lebih ringan. Sangatlah penting, pelaku kejahatan ditindak secara hukum.

Berantas pelacuran anak 
Selain itu salah satu penyebab banyaknya anak-anak terlibat pelacuran adalah kemiskinan. Masalah ini harus ditangani di tingkat pemerintah. Terre des Hommes misalnya membantu dari segi keuangan. Selain itu orang tua juga dibantu membayar uang sekolah, sehingga anak-anak mereka tidak putus sekolah.

Frans van Dijk : Satu hal yang kami lakukan untuk anak-anak yang terpaksa drop out karena tidak ada biaya, karena orang tuanya tidak mampu membayar uang sekolah, mereka mendapat tunjangan finansial agar dapat kembali ke bangku sekolah. karena anak-anak yang tidak bersekolah ini kemudian berkeliaran di jalanan, dan mereka kemungkinan besar akan menjadi mangsa pelacuran anak.

Terre des Home juga mau memberikan bimbingan kepada para korban supaya berani mengadu ke polisi. Pemberian informasi tentang pedofilia dan pelacuran anak-anak sangat penting untuk menangani kasus ini.

Tindakan lain yang bisa diambil adalah bekerjasama dengan biro-biro perjalanan. Melalui mereka, diupayakan agar hotel-hotel tidak mengizinkan para tamunya membawa anak-anak ke kamar.

Walhasil banyak langkah-langkah yang bisa diambil untuk memberantas pelacuran anak-anak. Yang terpenting adalah penegakan hukum. Tapi kendalanya adalah penegakaan hukum di negara-negara ASEAN sangat lemah

 

source : Radio Nederland

 

 

Provided by
FIGHT CHILD SEXUAL ABUSE AND PEDOPHILIA

Yudhasmara Foundation

Address : JL TAMAN BENDUNGAN ASAHAN 5 JAKARTA PUSAT, JAKARTA INDONESIA 10210

Phone : 62(021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com, 

http://pedophiliasexabuse.wordpress.com/

 

Foundation and Editor in Chief

Dr Widodo Judarwanto

 

Copyright © 2009, Fight Child Sexual Abuse and Pedophilia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

berita sex abuse di Indonesia : 95 Persen Korban Pelacuran Anak Mengidap Sakit Kelamin

95 Persen Korban Pelacuran Anak Mengidap Sakit Kelamin

Sebanyak 95 persen anak Indonesia korban pelacuran di luar negeri mengidap pelbagai jenis penyakit kelamin hingga terpapar virus HIV. Head Social Worker International Organization for Migration Anna Sakreti yang dihubungi hari Selasa (16/12) menjelaskan, temuan itu didapat dari 807 anak korban trafficking (perdagangan), usia antara 15 tahun dan 18 tahun yang didampingi Maret 2005 hingga September 2008.

”Dari jumlah itu, 21,68 persen adalah korban eksploitasi seksual. Mereka terkena pelbagai penyakit menular seksual dan diobati di RS Polri Kramat Jati lalu mendapat rawat jalan. Observasi terus dilakukan kepada mereka,” kata Anna.

Jenis penyakit menular seksual (PMS) yang dialami anak korban pelacuran adalah chlamydia (76,6%), gonorrhea (6,3%), hepatitis B (3,8%), trichomoniasis (3%), condilloma accuminata (2%), sifilis (1,8%), dan HIV positif (1,1%).

Secara berurutan, lima besar negara tujuan utama trafficking anak adalah Malaysia, Indonesia, Arab Saudi, Mauritius, dan Jepang. Menurut Anna, jumlah anak korban pelacuran yang ditangani IOM merupakan fenomena gunung es. Masih banyak anak korban pelacuran yang belum terpantau.

Biasanya, anak-anak korban pelacuran yang ditangani IOM merupakan rujukan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Terminal IV Bandara Soekarno-Hatta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Entikong-Kalimantan Barat, Batam, Riau, Mabes Polri, dan terkadang Departemen Sosial. Begitu diserahkan, para anak korban pelacuran mendapat tes kesehatan menyeluruh.

Para korban dipulihkan psiko-sosial dan fisik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Rata-rata mereka dirawat selama dua minggu di rumah sakit.

Selama 2005-2007 kondisi para korban masih dimonitor di daerah oleh 80 mitra LSM yang mendampingi mereka. Namun, sejak tahun 2008, program itu tidak dilanjutkan karena negara donor menghentikan bantuan. Negara donor menganggap Indonesia dianggap sudah memiliki perangkat undang-undang yang memadai.

Namun di lapangan, pendampingan terhadap anak korban pelacuran tidak berlanjut, termasuk dalam hal pemantauan kesehatan oleh pemerintah daerah. Sementara untuk daerah Jabodetabek, pemantauan kesehatan masih terus berlangsung.

Dirawat KBRI

Anna Sakreti menambahkan, kini para korban trafficking itu juga mendapat pemeriksaan kesehatan awal di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Malaysia. Anak korban trafficking juga mendapat perawatan kesehatan.

”Anak yang menjadi korban trafficking usianya bervariasi, dari 3 tahun hingga 18 tahun. Sebagian besar dari mereka dieksploitasi sebagai pembantu rumah tangga (33,58%), eksploitasi di tempat transit (23,54%), dan eksploitasi seksual (21,68%).

Daerah asal anak-anak yang menjadi korban trafficking adalah Kalimantan Barat (30,98%), Jawa Barat (16,11%), Jawa Timur (9,9%), Nusa Tenggara Barat (8,43%), dan Sumatera Utara (8,3%)

 

 

Provided by
FIGHT CHILD SEXUAL ABUSE AND PEDOPHILIA

Yudhasmara Foundation

Address : JL TAMAN BENDUNGAN ASAHAN 5 JAKARTA PUSAT, JAKARTA INDONESIA 10210

Phone : 62(021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com, 

http://pedophiliasexabuse.wordpress.com/

 

Foundation and Editor in Chief

Dr Widodo Judarwanto

 

Copyright © 2009, Fight Child Sexual Abuse and Pedophilia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

 

Diperkirakan 40 ribu hingga 70 ribu anak Indonesia telah menjadi korban eksploitasi seksual komersil anak

Diperkirakan 40 ribu hingga 70 ribu anak Indonesia telah menjadi korban eksploitasi seksual komersil anak (ESKA), yang sebagian besar dipaksa melalui perdagangan seks dan terbanyak di Bali.

“Data UNICEF menyebutkan pada tahun 1998 di Indonesia, sekitar 30 persen pelaku kegiatan prostitusi adalah anak berusia di bawah 18 tahun dan ada yang umur 10 tahun,” kata Direktur Pemberdayaan Masyarakat Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Bakri, di Medan, Kamis.

Dia berbicara pada “Sosialisasi Kampanye Pencegahan ESKA di Lingkungan Pariwisata” yang dihadiri berbagai kalangan.

Menurut data, katanya, kasus ESKA terbanyak di Bali, Batam, dan Nusa Tenggara Barat.

“Medan juga tergolong banyak di mana praktik ESKA pada umumnya berlangsung di pusat-pusat prostitusi dan usaha pariwisata,” katanya.

Di Medan, daerah asal ESKA dari Aceh, Batam, Pulau Jawa dengan daerah tujuan antara lain Malaysia dan Singapura.

ESKA perlu ditekan bahkan dihapuskan dan itu memerlukan keperdulian seluruh kalangan, khsusnya pelaku industri pariwisata mengingat tumbuh suburnya ESKA itu bisa membuat citra negatif pariwisata baik di dalam maupun luar negeri.

Dampak lain yang cukup merisaukan adalah banyaknya anak menderita secara sosial, ekonomi dan psikologi dan terjangkit penyakit HIV/AIDS.

Diakui sebagian besar ESKA merupakan akibat tekanan ekonomi, sulitnya memperoleh lapangan kerja serta kurangnya kesadaran dan kontrol sosial di lingkugan masyarakat.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Nurlisa Ginting, mengatakan, Pemprov Sumut sudah melakukan berbagai kebijakan untuk menanggulangi ESKA, antara lain dengan mengeluarkan Perda No 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak.

Lalu ada Perda No 6 tahun 2004, tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak serta Peraturan Gubernur N0 24 tahun 2005 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, sera pembentukan Gugus Tugas Provinsi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Dia mengakui, kasus ESKA terus bermunculan karena faktor yang mempengaruhi seperti kemiskinan belum dapat teratasi dan Pemprov Sumut terus berupaya menekan angka kemiskinan itu.

ESKA juga masih sulit ditekan, karena meningkatnya pekerja ke luar negeri dan latar belakang atau modus prostitusi yang berubah seperti modus baru “Biro Jodoh”.

Kondisi geografis Sumut yang merupakan daerah transit juga mempermudah timbulnya sindikat perdagangan orang

 

 

Provided by
FIGHT CHILD SEXUAL ABUSE AND PEDOPHILIA

Yudhasmara Foundation

Address : JL TAMAN BENDUNGAN ASAHAN 5 JAKARTA PUSAT, JAKARTA INDONESIA 10210

Phone : 62(021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com, 

http://pedophiliasexabuse.wordpress.com/

 

Foundation and Editor in Chief

Dr Widodo Judarwanto

 

Copyright © 2009, Fight Child Sexual Abuse and Pedophilia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

40.000 Anak Korban Eksploitasi Seks

 

Berbagai pihak perlu meningkatkan kewaspadaan menyusul laporan hasil riset UNICEF yang menyebutkan ada sekitar 40.000 anak Indonesia menjadi korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA). Kondisi ini perlu diwaspadai, karena ada kecenderungan terjadi peningkatan meskipun peningkatan itu tidak selalu memiliki korelasi positif dengan perkembangan industri pariwisata di negara ini


Seiring dengan berkembangnya fenomena ESKA tersebut, pihak pariwisata perlu mengantisipasi melalui serangkaian program mengingat posisi pariwisata dalam konteks ESKA adalah sebagai faktor antara. Artinya, pariwisata kerap dimanfaatkan sebagai akses yang mudah untuk melakukan tindakan kejahatan ESKA.

Pada umumnya yang melatarbelakangi terjadinya ESKA adalah faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, pemenuhan pola gaya hidup, trauma di masa lalu (kekecewaan), kekerasan atau perkosaan dan keterpaksaan. Secara umum tiga macam kegiatan ESKA yang sering terjadi yakni prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak (trafficking). Dari ketiga macam ESKA itu yang sering terjadi adalah kasus pedofilia.

 

Praktik pedofilia di Indonesia mulai ramai dibicarakan sekitar sepuluh tahun terakhir. Pernikahan orang dewasa dengan anak di bawah usia pun sudah sejak dulu merebak dimana-mana. Meskipun kadang sulit dicari batasan apakah hal yang normal atau pedofilia. Beberapa kasus praktek kejahatan pedofilia mulai sering dilaporkan, khususnya dari aktivis LSM Perlindungan Anak. Apalagi dalam beberapa kasus yang terkuak para pelaku pedofilia itu adalah warga negara asing. Tidak heran di daerah-daerah wisata Indonesia yang sering dikunjungi wisatawan asing dijadikan surga praktik pedofilia. Biasanya mereka mengelabuhi anak-anak dengan memberikan uang, pakaian, makanan atau mainan secara berlebihan. Terkadang anak diangkat sebagai salah satu anak asuhnya dengan mengatasnamakan dirinya sebagai pekerja sosial LSM.


Budaya masyarakat di daerah masih menganggap anak sebagai hak pribadi yang dapat diperlakukan sesuai kehendak anak dan orang tua.
Padahal dalam konvensi hak anak, setiap orang memiliki hak untuk menentukan keinginannya dan berhak dilindungi dari ancaman kekerasan fisik maupun kekerasan seksual sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Fenomena lainnya dari kasus anak, terjadinya perdagangan manusia/anak baik antarpulau maupun antarnegara dengan menggunakan identitas dan paspor palsu. Saat ini ada modus operandi baru lagi untuk kasus traficking anak yakni keterlibatan pihak yayasan panti asuhan

 

Melihat kenyatan kehidupan sehari-hari ternyata banyak anak Indonesia yang sering dibaikan haknya demi kepentingan nista dari orang dewasa. ESKA adalah salah satu contoh memilukan terabaikannya hak anak Indonesia. Anak adalah nyawa tak berdaya yang tak mampu menolak paksaan, deraan dan trauma dari orang dewasa. Padahal anak adalah modal terbesar dan harapan masa depan bangsa ini. Kaum pendukung ESKA harus segera sadar, dengan kenistaan yang hanya memburu kenikmatan sesaat itu ternyata dapat menghancurkan anak seumur hidupnya.

 

 

Provided by

DR WIDODO JUDARWANTO
FIGHT CHILD SEXUAL ABUSE AND PEDOPHILIA

Yudhasmara Foundation

JL TAMAN BENDUNGAN ASAHAN 5 JAKARTA PUSAT, JAKARTA INDONESIA 10210

PHONE : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com,

http://pedophiliasexabuse.wordpress.com/

 

Copyright © 2009, Fight Child Sexual Abuse and Pedophilia  Network  Information Education Network. All rights reserved

Pelecehan dan Perkosaan Meningkat di Kalsel

Sumber : Kompas, Senin, 13 Oktober 2008 14:11 WIB

BANJARMASIN, SENIN – Kasus pelecehan seksual dan perkosaan terhadap remaja di bawah umur di Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam dua bulan terakhir meningkat. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Kalsel, Djumri, S.Ag, Senin, mengungkapkan, dalam dua bulan terakhir, minimal ada tiga kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang sedang dalam proses hukum. Pada beberapa bulan sebelumnya, hanya dua kasus perkosaan yang melapor ke KPAID hingga proses hukum di pengadilan. Jumlah tersebut, tambahnya, hanya sebagian kecil dari kasus pelecehan maupun perkosaan di Kalsel. Kenyataan di lapangan masih cukup banyak.

“Saat kita terjun langsung ke desa-desa, sebenarnya banyak terjadi kasus pelecehan maupun perkosaan terhadap anak-anak di bawah umur, tapi kita kesulitan untuk membantu mereka untuk proses secara hukum,” katanya. Hal tersebut terjadi karena warga atau keluarga korban memilih “menyembunyikan” kejadian pelecehan maupun pemerkosaan yang menimpa anak maupun saudaranya. Keluarga korban biasanya merasa malu, jika kejadian atau aib keluarganya terbongkar sehingga mereka memilih menerima jalan damai untuk menyelesaikan persoalan tersebut daripada memperkarakannya ke pengadilan.

Beberapa kasus perkosaan setelah diproses hukum, yang terungkap ternyata karena suka sama suka sehingga sulit untuk menjerat pelaku dengan undang-undang perlindungan anak yang hukumannya lebih berat.

Penanganan kasus perkosaan degan menggunakan KUHP, menurut dia, efek jeranya sangat kurang karena hukumannya relatif ringan. “Pelecehan seksual bukan hanya kasus perkosaan yang sama-sama dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, tetapi juga kasus sodomi,” demikian Djumri.

 

 

 

Provided by

DR WIDODO JUDARWANTO
FIGHT CHILD SEXUAL ABUSE AND PEDOPHILIA

Yudhasmara Foundation

JL TAMAN BENDUNGAN ASAHAN 5 JAKARTA PUSAT, JAKARTA INDONESIA 10210

PHONE : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com,

http://pedophiliasexabuse.wordpress.com/

 

Copyright © 2009, Fight Child Sexual Abuse and Pedophilia  Network  Information Education Network. All rights reserved

Puluhan Anak Dijadikan TKI : Polres Semarang Ungkap Pelacuran Anak

Sumber : Kompas

Kepolisian Resor Kota Malang, Jawa Timur, menggerebek perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia di kota itu, Jumat (12/12) malam. Perusahaan itu diduga mengirim anak di bawah umur ke luar negeri. Tiga penanggung jawab perusahaan kini diperiksa.
Lokasi penampungan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) milik perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (PPJTKI) PT Mitra Makmur Jaya Abadi itu terdapat di dua lokasi, yaitu di Jalan Selat Sunda I D2-26 dan di Jalan Danau Semayang C1-E11. Kedua lokasi berada di Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Dari dua lokasi itu, tiga orang ditangkap. Mereka adalah AR (ma>w 9738m

”Kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur sebagai TKI. Kami kemudian mengecek dan ternyata memang kondisinya seperti itu,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Ajun Komisaris Kusworo Wibowo, Sabtu (13/12).
Kusworo mengatakan, perusahaan itu diduga melanggar karena memalsukan ijazah pekerja, memalsukan identitas pekerja, dan menempatkan orang dalam penampungan yang tidak layak. Calon TKI itu ditempatkan dalam ruangan 4 meter x 5 meter yang dihuni 30 orang.
Kusworo menambahkan, tiga orang yang ditangkap itu dijerat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang TKI. Mereka dianggap melanggar Pasal 103 dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.
”Dalam undang-undang tenaga kerja itu disyaratkan bahwa mereka yang akan disalurkan bekerja ke perusahaan seharusnya berusia minimal 18 tahun. Untuk bekerja di sektor nonformal, misalnya pembantu rumah tangga, minimal harus telah berusia 21 tahun,” ujar Kusworo.
40 orang
Kepada polisi AR menyebutkan, perusahaan tempatnya bekerja itu berdiri sejak April 2008. Perusahaan menyalurkan tenaga kerja ke Singapura, Hongkong, dan Malaysia. ”Rata-rata para pekerja yang kami rekrut berasal dari Malang selatan serta dari Blitar. Sampai sekarang kami telah memberangkatkan 40 orang ke luar negeri,” ujarnya.
AR menjelaskan, setiap memberangkatkan TKI ke Sigapura, perusahaannya akan mendapat uang jasa 2.400 dollar Singapura. Sementara ke Hongkong mendapat uang jasa 10.500 dollar Hongkong, dan untuk setiap pengiriman TKI ke Malaysia mendapat 3.500 ringgit.
”Perusahaan kami tidak mempekerjakan anak di bawah umur sebab rata-rata pekerja kami berusia sekitar 28 tahun,” ujar AR.
PT Mitra Makmur Jaya Abadi mengantongi izin dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, bernomor Kep 312/men/IX/2007 tentang surat izin pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri.
Seorang pekerja di bawah umur, Rohmah (16), mengatakan tidak tahu-menahu mengenai pemalsuan ijazah atau identitasnya. ”Saya hanya datang melamar, menyerahkan fotokopi ijazah, dan dijamin akan mendapatkan kerja,” ujar gadis asal Bantur, Kabupaten Malang, tersebut.
Pelacur anak
Kasus mempekerjakan anak di bawah umur juga diungkap Kepolisian Resor (Polres) Semarang, Jawa Tengah. Tiga anak di antaranya bahkan dipekerjakan sebagai pelacur di tempat hiburan di Kabupaten Semarang.
Penyidik sedang mendalami kasus ini untuk mengetahui jaringan perdagangan anak yang diduga lintas daerah tersebut.
Kepala Polres Semarang Ajun Komisaris Besar Abdul Hafidh Yuhas, Sabtu di Ungaran, mengungkapkan, dari hasil operasi ”Bunga” selama dua hari sebelumnya, petugas mengamankan tiga anak yang diduga dipaksa menjadi pelacur, yaitu Pj (16), Ni (15), dan Dw (17).
Pj asal Grobogan dan Ni asal Kota Semarang diamankan dari tempat karaoke di Tegalpanas, Kecamatan Bergas. Sementara Dw yang berasal dari Ciamis, Jawa Barat, diamankan dari tempat hiburan di Bandungan.
”Sudah ada dua tersangka yang ditahan. Kami akan berupaya mengungkap siapa agen yang mencari anak-anak. Ini sangat memprihatinkan. Mereka awalnya hanya sebagai pemandu karaoke, tetapi akhirnya dilacurkan,” kata Yuhas.
Dua tersangka yang ditahan, Narti (40) dan Lulut (35), pemilik tempat karaoke di kawasan Tegalpanas. Polisi juga masih meminta keterangan pemilik tempat hiburan di Bandungan yang mempekerjakan Dw

 

 

Provided by

DR WIDODO JUDARWANTO
FIGHT CHILD SEXUAL ABUSE AND PEDOPHILIA

Yudhasmara Foundation

JL TAMAN BENDUNGAN ASAHAN 5 JAKARTA PUSAT, JAKARTA INDONESIA 10210

PHONE : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com,

http://pedophiliasexabuse.wordpress.com/

 

Copyright © 2009, Fight Child Sexual Abuse and Pedophilia  Network  Information Education Network. All rights reserved

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.