Aspek Hukum Bagi Pedofilia di Indonesia

 Pengaturan tentang tindak pidana phedofilia dalam peraturan hukum di Indonesia adalah bahwa selama ini undang undang yang sering diberlakukan untuk mengadili pelaku tindak pidana pedofilia adalah dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP, yakni pasal 290 dengan ancaman 7 tahun penjara dan pasal 292 KUHP dengan ancaman 5 tahun tentang tindak pidana pencabulan. Pasal pasal tersebut dipandang oleh banyak aktifis perlindungan anak sudah tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Karena itu, dengan diberlakukannya Undang undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah salah satu langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan masalah pedofilia, sebab undang undang tersebut secara umum menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan.

Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu UU No 4 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Dalam koridor tersebut, terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua. Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan UU Pengadilan Anak (UU No 3 Tahun 1997) yang diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan hak-haknya. Terakhir, pemerintah menetapkan pula UU No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Namun meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah disahkan, tetapi pelaksanaan di lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan.  Beberapa kasus menunjukkan bahwa diantara penyidik jaksa dan hakim  belum adanya kesamaan persepsi  dalam menangani kasus yang menyangkut perlindungan anak. Seringkali para jaksa lebih memilih memakai Kitab Undang-Undang hukum pidana daripada menggunakan  Undang-Undang Perlindungan Anak. Padahal Undang-Undang Perlindungan Anak ini diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih baik dengan lebih detail dan lex specialis dibandingkan dengan KUHP. Berikut ini pasal UU yang dapat dipakai pada pelaku pencabulan pada anak (termasuk para pedofilia)

 

KUHP 

Pasal KUHP yang mengatur mengenai pencabulan ada dalam pasal 289-296.

Pasal 289 KUHP 

            Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

 

Pasal 290 KUHP 

            Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:

  • Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
  • Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin
  • Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain

 

Pasal 291 KUHP

  • Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun
  • Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286, 287, 290 itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

 

Pasal 292 KUHP

Orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan ornag lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

 

Pasal 293 KUHP

  • Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyelahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaaan, atau dengan menyesatkan sengaja menggerakkan seseorang belum cukup umur dan baik tingkah-lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
  • Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
  •  Tenggang tersebut dalam pasal 74, bagi pengaduan ini adalah masing-masing 9 bulan dan 12 bulan.

 

Pasal 294 KUHP

            Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak daibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya,  pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

  • Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan ornag yang penjagaanya dipercayakan atau diserahkan kepadanya:
  • Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pemudikan, rumah piatu, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial yan melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

 

Pasal 295 KUHP

Diancam:

  • Dengan penjara paling lama 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak tirinya, anak angkatnya atau anak yang dibwah pengawasannya yang belum cukup umur atau oleh orang yang belum cukup umur pemeliharaannya, pendidikan atau penjaaannya diserahkan kepadanya ataupun bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.
  • Dengan pidana penjara paling lama em[at tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 diatas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.
  • Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

 

Pasal 296 KUHP

            Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, atau denda palig banyak seribu rupiah. 

 

UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada UU Perlindungan Anak yang mengatur mengenai pencabulan terdapat pada pasal 82 dan 88.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah.

 

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipindana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah.

 

UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pada UU anti KDRT, tidak ditemukan pasal khusus mengenai pencabulan, namun pasal 46 dan 47 dapat dipakai, namun dalam hal ini bila telah terjadi adanya kekerasan seksual dalam rumah tangga. 

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a (pemaksaan hubungan seksual dengan diri sendiri) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36 juta.

 

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b (dengan orang lain dengan tujuan komersil atau tujuan lain) dipidana dengan pidana penjara 4-15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12 juta atau denda paling banyak Rp 300 juta.

 

Dapat terlihat disini perbedaan antara hukuman yang diberikan oleh KUHP, UU Perlindungan anak dan UU anti KDRT.  Undang-undang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan KUHP. Misalnya, ada sanksi cukup tinggi berupa hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun dengan denda maksimal Rp 300 juta dan minimal 60 juta tindakan yang berhubungan dengan perkosaan dan pencabulan terhadap anak yang diatur di dalam KUHP.

 

Sebenarnya sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu UU No 4 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Dalam koridor tersebut, terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua. Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan UU Pengadilan Anak (UU No 3 Tahun 1997) yang diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan hak-haknya.Terakhir, pemerintah menetapkan pula UU No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi

Contoh lain kasus anak yang dapat menggambarkan bahwa betapa KUHP dinilai kurang adekuat dalam memberikan hukuman adalah dalam kasus perdagangan anak-anak, yang tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan besar di Indonesia.

Pasal 297 KUHP yang mengatur masalah ini hanya mengancam dengan vonis maksimal 4 tahun. Padahal di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat kasus seperti ini dianggap sebagai sebuah kejahatan besar dimana pelakunya bisa mendapat vonis penjara di atas 15 tahun. Bahkan berfantasi seksual dengan anak-anak pun dianggap sebagai sebuah kejahatan.

 

RINCIAN KUHP TERHADAP HUKUMAN PEDOPHILIA

Pengaturan Tentang Tindak Pidana Phedofilia Dalam Peraturan Hukum Di Indonesia
Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu UU No 4 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Dalam koridor tersebut, terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua. Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan UU Pengadilan Anak (UU No 3 Tahun 1997) yang diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan hak-haknya. Terakhir, pemerintah menetapkan pula UU No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Namun meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah disahkan, tetapi pelaksanaan di lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa diantara penyidik jaksa dan hakim belum adanya kesamaan persepsi dalam menangani kasus yang menyangkut perlindungan anak. Seringkali para jaksa lebih memilih memakai Kitab Undang-Undang hukum pidana daripada menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Padahal Undang-Undang Perlindungan Anak ini diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih baik dengan lebih detail dan lex specialis dibandingkan dengan KUHP. Berikut ini pasal UU yang dapat dipakai pada pelaku pencabulan pada anak (termasuk para pedofilia)
KUHP
Pasal KUHP yang mengatur mengenai pencabulan ada dalam pasal 289-296.
Pasal 289 KUHP
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Pasal 290 KUHP
Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:
1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain
Pasal 291 KUHP
1. Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun
2. Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286, 287, 290 itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 292 KUHP
Orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293 KUHP
1. Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyelahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaaan, atau dengan menyesatkan sengaja menggerakkan seseorang belum cukup umur dan baik tingkah-lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
3. Tenggang tersebut dalam pasal 74, bagi pengaduan ini adalah masing-masing 9 bulan dan 12 bulan.
Pasal 294 KUHP
Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak daibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya, diancam dengan pidana penjara paling l ama tujuh tahun:
1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan ornag yang penjagaanya dipercayakan atau diserahkan kepadanya:
2. Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pemudikan, rumah piatu, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial yan melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.
Pasal 295 KUHP
Diancam:
1. Dengan penjara paling lama 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak tirinya, anak angkatnya atau anak yang dibwah pengawasannya yang belum cukup umur atau oleh orang yang belum cukup umur pemeliharaannya, pendidikan atau penjaaannya diserahkan kepadanya ataupun bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.
2. Dengan pidana penjara paling lama em[at tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 diatas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.
3. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Pasal 296 KUHP
Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, atau denda palig banyak seribu rupiah.

UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada UU Perlindungan Anak yang mengatur mengenai pencabulan terdapat pada pasal 82 dan 88.
Pasal 82
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah.

Pasal 88
Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipindana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah.

UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pada UU anti KDRT, tidak ditemukan pasal khusus mengenai pencabulan, namun pasal 46 dan 47 dapat dipakai, namun dalam hal ini bila telah terjadi adanya kekerasan seksual dalam rumah tangga.
Pasal 46
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a (pemaksaan hubungan seksual dengan diri sendiri) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36 juta.

Pasal 47
Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b (dengan orang lain dengan tujuan komersil atau tujuan lain) dipidana dengan pidana penjara 4- 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12 juta atau denda paling banyak Rp 300 juta.

Dapat terlihat disini perbedaan antara hukuman yang diberikan oleh KUHP, UU Perlindungan anak dan UU penghapusanKDRT. Undang-undang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan KUHP. Misalnya, ada sanksi cukup tinggi berupa hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun dengan denda maksimal Rp 300 juta dan minimal 60 juta tindakanya berhubungan dengan perkosaan dan pencabulan terhadap anak.
Contoh lain kasus anak yang dapat menggambarkan bahwa betapa KUHP dinilai kurang adekuat dalam memberikan hukuman adalah dalam kasus perdagangan anak-anak, yang tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan besar di Indonesia. Pasal 297 KUHP yang mengatur masalah ini hanya mengancam dengan vonis maksimal 4 tahun. Padahal di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat kasus seperti ini dianggap sebagai sebuah kejahatan besar dimana pelakunya bisa mendapat vonis penjara di atas 15 tahun. Bahkan berfantasi seksual dengan anak-anak pun dianggap sebagai sebuah kejahatan. Penangkapan besar-besaran di Inggris terhadap sekitar 1200 orang pengunjung situs pornografi anak-anak di internet menunjukkan betapa seriusnya pemerintah negri itu memerangi hal ini. Pemerintah Amerika Serikat pun tidak kalah galaknya, dua orang pengelola situs pornografi anak-anak yaitu Thomas dan Janice Reedy ditangkap oleh pihak federal Amerika Serikat dan diajukan ke pengadilan.Thomas Reedy akhirnya dijatuhi hukuman 1335 tahun untuk 89 tuntutan sementara Janice dihukum selama 14 tahun karena dianggap membantu tindak kejahatan ini. Bahkan FBI secara khusus sempat meminta pemerintah Indonesia untuk mengekstradisi dua orang warga negara Indonesia yang memasok gambar-gambar porno anak-anak, akan tetapi ditolak oleh pemerintah dengan alasan belum ada UU yang mengatur masalah pornografi di Internet.[2]
Begitu pula dengan persetubuhan dengan anak di bawah umur, pasal 287 KUHP hanya mengatur hukuman maksimal 9 tahun (diluar hubungan perkawinan), sementara pasal 288 memberi ancaman hukuman maksimal empat tahun (di dalam hubungan perkawinan, dengan syarat menimbulkan luka).Hal ini diperparah lagi dengan dimasukkannya kasus ini sebagai delik aduan.Padahal di negara liberal seperti Amerika Serikat kasus semacam ini adalah sebuah kejahatan besar yang diancam dengan hukuman minimal 10 tahun. Berdasarkan Undang-undang di Amerika Serikat bersetubuh dengan anak di bawah umur (14-18 tahun) digolongkan sebagai tindak perkosaan (statutory rape) walaupun dilakukan secara sukarela baik di dalam maupun di luar hubungan perkawinan. Pemerintah Filiphina bahkan mengancam dengan hukuman mati untuk tindak perkosaan terhadap anak di bawah umur

Pedofilia merupakan salah satu tindakan kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur dengan cara pemaksaan, rayuan, dan bujukan atau bentuk lain. Pedofilia merupakan perbuatan yang sangat mengancam kehidupan anak-anak. Angka korban pedofilia yang ada di Indonesia jumlahnya semakin meningkat.
Adapun hak-hak anak tercantum dalam Undang-undang perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002 dalam pasal :
Pasal 4
Setiap anak berhak untuk mendapat hidup, tumbuh, berkembanga, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 5
Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasanya dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7
1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
2. dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentauan peraturan perundang-undangan yang tertentu.

Pasal 8
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Pasal 9
Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan peribadinya dan tingkat kecerdasanya sesuai dengan minat dan bakatnya
Selain hak anak sebagaimana di maksud pada ayat (1) khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus

Pasal 10
Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan

Pasal 11
Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesiai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasanya demi pengembangan diri.

Pasal 12
Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperolah rehabilitas, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejhateran social.

Dari kasus yang terungkap hingga saat ini terlihat belum ada tindakan tegas dari berbagai pihak. Mulai dari keluarga, masyarakat maupun para penegak hukum dan penentu kebijakan yang ada di tingkat kabupaten maupun provinsi dan Negara. Ketidakseriusan dimaksud terbukti nyata mulai dari tingkat keluarga yang seakan-akan kehilangan kontrol terhadap anak-anak dan bahkan cenderung membiarkan anak-anak terperangkap menjadi anak asuh bagi para pedofilis.
Di tingkatan masyarakat, kepedulian dan keberpihakan yang ada masih sebatas ucapan ‘kasihan’, dan lebih ironis lagi ketika melihat pada pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak sesuai UU Nomor 23 tahun 2002.
Bukti lain yang tidak bisa dipungkiri kasus pedofilia sampai saat ini bebas berkeliaran karena ketidaksamaan aparat dalam melihat kasus dan penanganannya. Misalnya kasus yang baru-baru terjadi dan pelakunya orang asing hanya dikenakan pasal 292 KUHP tentang pencabulan biasa tanpa kekerasan (suka sama suka) dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun.
Pedofilia dapat dikelompokkan dalam penyakit Parafilia. Yakni penyimpangan gairah dalam melampiaskan nafsu seksual. Biasanya penderita melakukan penyimpangan dari norma-norma dalam berhubungan seksual yang selama ini dipertahankan secara tradisional. Dan secara sosial aktivitas seksual penderita tidak dapat diterima.

Secara sekilas praktek pedofilia di Indonesia dianggap sebagai bentuk perilaku sodomi. Akan tetapi kalau dilihat lebih jauh sangatlah berbeda. Karena terkadang penderita pedofilia bukan hanya dari kaum adam tetapi juga menjangkit kaum hawa dan mereka tidak hanya tertarik pada lawan jenis. Korbannya pun bisa jadi anak laki-laki maupun perempuan.
Adapun aktivitas seks yang dilakukan oleh para pedofil sangat bervariasi. Misalnya dengan menelanjangi anak, melakukan masturbasi dengan anak, bersenggama dengan anak. bahkan jenis aktivitas seksual lainnya termasuk stimulasi oral pada anak, penetrasi pada mulut anak, vagina ataupun anus dengan jari, benda asing atau bisa jadi penis.
Praktik pedofilia yang tidak senonoh ini sangatlah akan berdampak sangat negatif bagi anak. Bukan hanya akan merusak masa depan anak secara fisik saja. Bahkan lebih hebatnya lagi akan merusak mental dan kejiwaan pada anak. Gangguan depresi berat akibat pengalaman pahit dan menjijikkan yang dialaminya bisa jadi akan terbawa kelak hingga dewasa.
Apalagi kebanyakan penderita pedofilia disebabkan dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa pada masa kanak-kanak. Walaupun sesungguhnya hingga hari ini penyebab dari pedofilia belum diketahui secara pasti. Selain terkadang penderita pedofilia menandakan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa terutama rasa ketakutan yang berlebihan bagi wanita untuk menjalin hubungan dengan sesama dewasa.
Di Indonesia, praktik pedofilia mulai mencuat sekitar tahun 1995. Dan praktik seksual diluar akal sehat itu pernah terungkap kembali pada tahun 1998. sehingga sejak tahun 2004 kasus ini mulai mendapat perhatian. Khususnya dari aktivis LSM Perlindungan Anak. Apalagi dalam beberapa kasus yang terkuak para pelaku pedofilia itu adalah warga negara asing.
Tidak heran di daerah-daerah wisata Indonesia yang sering dikunjungi wisatawan asing dijadikan surga praktik pedofilia. Dalam ingatan penduduk lokal, kaum pedofil sudah ada sejak tahun 70-an. Biasanya mereka mengelabuhi anak-anak dengan memberikan uang, pakaian, makanan atau mainan secara berlebihan. Terkadang anak diangkat sebagai salah satu anak asuhnya dengan mengatas namakan dirinya sebagai pekerja sosial LSM.
Dilihat dari ragam bentuk karakteristik perbuatan kaum pedofil terhadap anak seperti itu bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi. Dalam bahasa hukumnya anak-anak menjadi korban dari para eksploitatornya. Oleh sebab itu korban mestinya dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus. Dan seharusnya ada norma dan hukum untuk melindungi anak-anak. sehingga secara juridis, pihak yang harus dituntut untuk bertanggung jawab adalah eksploitatornya.

Akan tetapi hukum di Indonesia yang menjerat pelaku praktik pedofilia tidaklah serius. Sehingga hukuman bagi kaum pedofil seperti halnya Wiliam Stuart Brown (52 tahun) asal Australia tidak setimpal dengan yang telah diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Bahkan Mario Manara (57 tahun) turis asal Italia yang terbukti melakukan praktik pedofilia hanya dijatuhi hukuman penjara kurang dari setahun.
Seperti yang kita ketahui, kita sangat membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah dalam melakukan tindakan khususnya terhadap kasus phedofilia yang sering terjadi akhir akhir ini. Selain pengawasan terpadu dari seluruh elemen-eleman masyarakat di negara ini peranan pemerintah juga sangat dibutuhkan. Kalau ditelusuri dalam hukum perlindungan anak di negara kita memang sangatlah minim. Terbukti dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sama sekali tidak mengatur permasalah pelik di atas terkait dengan pornografi anak. Walaupun ada itupun tidak menjelaskan secara eksplisit tentang hukum melakukan eksploitasi pornografi anak seperti yang dilakukan kaum pedofil.
Ketika fenomena praktik pedofilia tidak segera mendapat perhatian dengan salah satunya memberatkan hukuman bagi para pelaku, terlebih bagi mereka yang terbukti melakukan praktik pedofilia, tidak dapat dibayangkan kelak masa depan anak-anak Indonesia. Apalagi ketika anak-anak yang menjadi korban saat ini akan melakukan hal yang sama kelak setelah dewasa. Hal itu janganlah sampai terjadi jika tidak mau negara kita menjadi kaum pedofilia.
Selama ini undang undang yang sering diberlakukan untuk mengadili pelaku tindak pidana pedofilia adalah dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP, yakni pasal 292 tentang tindak pidana pencabulan. Tuntutan maksimal 5 tahun yang dipandang oleh banyak aktivis perlindungan anak sudah tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi pelaku.
Karena itu, dengan diberlakukannya Undang undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah salah satu langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan masalah pedofilia, sebab undang undang tersebut secara umum menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan.
Adapun unsur – unsur dari tindak pidana pedofilia sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 ayat (1), (2) dan Pasal 82 Undang undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diancam kepada pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan hakim disidang pengadilan, adalah :
Pasal 81 Undang undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :
Ayat (1), unsur-unsurnya sebagai berikut :
a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.
b. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Ayat (2), unsur unsurnya sebagai berikut :
a. Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan.
b. Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Pasal 82 Undang undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempunyai unsur unsur sebagai berikut :
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan.
Membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan cabul.
Dari unsur unsur tersebut di atas oleh M Sudrajat Bassar, membagi dua unsur, sebagai berikut :[3]
1. Unsur Subyektif
Unsur subyektif adalah unsur unsur yang melekat pada si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan yang termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang tergantung didalam hatinya.
Unsur unsur subyektif dari pidana adalah :
a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus dan culpa)
b. Maksud atau vormenen pada suatu percobaan atau poging.
c. Macam macam maksud atau oogmerk
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte road.
e. Perasaan takut atau stress
2. Unsur Obyektif
Adalah unsur unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu di dalam keadaan keadaan dimana tindakan tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.
Unsur unsur obyektif dari tindak pidana adalah :
a. Sifat melanggar dari si pelaku
b. Kualitas dari si pelaku
c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
Mengenai tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Oleh karena itu telah banyak sarjana hukum pidana menciptakan perumusan atau definisi tentang tindak pidana tersebut dan pada akhirnya kadang kadang ada persamaan dan ada juga perbedaannya.
Jenis dari tindak pidana yang kita jumpai dalam masyarakat sangat banyak dan beraneka ragam, begitu pula pelakunya. Selain itu, korban dari tindak pidana seksual juga beraneka ragam mulai dari anak anak hingga orang dewasa. Sebenarnya kasus dari tindak pidana seksual ini sering kita jumpai dan alami dimasyarakat, padahal tindak pidana seksual ini khususnya terhadap anak dapat diancam dengan hukuman sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Peraturan tindak pidana dapat kita jumpai dalam KUHP yang tersebar di beberapa pasal, dan penyelesaian dari tindak pidana dapat ditempuh melalui jalur hukum yang ada.
Usaha untuk mengurangi kasus tindak pidana telah ditempuh melalui atau dengan cara memberikan sanksi/hukuman kepada pelakunya, dan dengan cara melindungi korban dari tindak pidana tersebut.
Dalam mengungkap kasus tentang pedofilia ini sebenarnya sangatlah sulit dikarenakan korbannya kebanyakan tidak mau mangungkapkannya dengan alasan malu, sehingga Untuk kepentingan investigasi, maka penyelidikan pada kasus Pedofilia (preferential child molester) digunakan 3 indikator penting yaitu:
Akses ke anak-anak
Banyak korban
Koleksi pornografi atau erotika anak
Dari sini, biasanya kasus pedofilia dapat terungkap.

 

RINCIAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PEDOPHILIA

Dalam Pasal 59 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada:
1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak yang diperdagangkan;
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza);
7. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
8. Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
9.. Anak yang menyandang cacat; dan
10. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
Sedangkan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui :

a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
Untuk anak-anak korban perdagangan manusia, mengingat karakteristik kejahatannya sangat khas, maka perlu diberikan perlindungan secara khusus, antara lain:
A. Perlindungan berkaitan dengan identitas diri korban, terutama selama proses persidangan.Tujuan perlindungan ini adalah agar korban terhindar dari berbagai ancaman atau intimidasi dari pelaku yang mungkin terjadi selama proses persidangan berlangsung
b. Jaminan keselamatan dari aparat berwenang. Korban harus diperlakukan dengan hati-hati oleh aparat penegak hukum agar keselamatannya terjamin sehingga dapat memberikan kesaksian;

c. Bantuan medis, psikolgis, hukum, dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya serta mengembalikan kepada keluarga dan komunitasnya;
d. Kompensasi dan restitusi. Korban memperoleh kompensasi dan restitusi karena penderitaan korban juga merupakan tanggung jawab negara.
Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orangorang yang berusia dewasa, mengingat setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law).
Komnas anak telah mencatat pada januari hingga juni 2008 telah terjadi 21.872 korban kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak.Dan dari kasus-kasus tersebut kebanyakan pelakunya adalah orang dekat si anak. Dari hal ini kita sangatlah harus prihatin mengapa orang-orang seperti orangtua, tetangga, guru korban sangatlah mudah melakukan kekerasan terhadap korban yang masih anak-anak. Bila dilihat secara logika apabila orang terdekat anak dapat menjadi pelaku yang sadis apalagi orang yang tidak mengenal korban mungkin akan lebih sadis jenis kekerasannya. Dari hal tersebut dapat dilihat ahwa penghargaan masyarakat Indonesia terhadap anak sangat kurang. Senantiasa anak dijadikan pelampiasan emosi dengan kedok kedisiplinan oleh orang dewasa ataupun karena fisik dan mentalnya yang masih lemah sehingga mudah dijadikan subyek kekerasan.
Dilihat dari semua daerah yang paling besar kuantitasnya adalah daerah Sumatera Utara. Hal itu dikarenakan di daerah tersebut elum terdapat peraturan daerah yang mengatur dan melindungi Korban anak terhadap institusi pendidikan karena dapat diketahui bahwa kekerasan oleh institusi pendidikan kerap kali terjadi. Hal ini merupakan ancaman bagi anak-anak hingga di masa mendatang, sebab secara kelembagaan, Sumut belum mempunyai standar akreditasi guru yang berkenaan dengan pengetahuan, keterampilan, dan metodologi psikologi perkembangan anak yang bisa menjamin amannya anak-anak terhadap tindak kekerasan di lingkungan sekolah.

Tindak kekerasan terhadap anak mengakibatkan penderitaan secara fisik dan psikologis. Tindak kekerasan berupa verbal dan non verbal. Kekerasan menimpa anak-anak merupakan perbuatan tidak terpuji, namun mengapa kekerasan menimpa anak-anak kerapkali terjadi? Kekerasan menimpa anak-anak disebabkan oleh ancaman, paksaan yang merampas hak-hak anak. Hak-hak anak untuk dilindungi oleh orang tua, hak memperoleh makan dan minum dan hak akses kesehatan secara layak. Anak-anak berhak untuk menolak apabila disuruh berbuat makar. Anak-anak berhak mendapat kehidupan yang terpelihara secara sehat. Namun, ironinya, banyak anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tua, dan wali dengan berbagai alasan, misalnya, alasan kemiskinan dan keterbatasan. Kondisi lemah dan tidak berdaya rentan mendapatkan kekerasan dari orang-orang dekatnya. Dengan dalih melindungi, mereka cenderung membatasi dan memproteksi. Anak yang masih lemah secara fisik, akan cenderung mudah diatur dan ditakut-takuti. Di lain pihak, anak-anak terlahir dan berkembang secara bertahap. Mulai fase pertumbuhan (kepuasan dan kesenangan).Sifat anak yang masih mendahulukan kesenangan (kepuasan dari pada ego dan super ego), dibatasi dengan mengembangkan rasa takut dan menutup diri. Rasa takut itu muncul menjadikan anak sangat pendiam dan menolak untuk mencoba hal-hal baru. Ketakutan telah menyelimuti jiwa anak-anak. Anak-anak tumbuh menjadi anak yang rendah diri, kurang percaya diri dan hidup penuh kesakitan dan penolakan dari dirinya sendiri.

Provided by
FIGHT CHILD SEXUAL ABUSE AND PEDOPHILIA

Yudhasmara Foundation

Address : JL TAMAN BENDUNGAN ASAHAN 5 JAKARTA PUSAT, JAKARTA INDONESIA 10210

Phone : 62(021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com,

https://pedophiliasexabuse.wordpress.com/

 

Foundation and Editor in Chief

Dr Widodo Judarwanto

 

Copyright © 2009, Fight Child Sexual Abuse and Pedophilia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: